MANOKWARI - Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Biro Kesejahteraan Rakyat, Bagian Pelayanan Dasar, Subbag Pendidikan 

menggelar FGD pemetaan potensi pengembangan fasilitas pendidikan ramah anak, ramah gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman di Papua Barat. Acara dipusatkan pada salah satu hotel, turut melibatkan sejumlah kepala sekolah dan guru, Jumat (14/6/2024).

Membacakan sambutan tertulis Pj. Gubernur Papua Barat, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Drs. Mohammad A. Tawakal mengatakan pendidikan memegang peranan kunci dalam pengembangan sumber daya manusia  dan insan yang berkualitas. Selain itu, salah satu paradigma yang dibangun, terkait dengan penyediaan sarana dan akses pendidikan untuk melahirkan SDM yang handal dikenal dengan sekolah ramah anak.  

Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan sesuai (Permen PPPAN) No. 8 tahun 2014).

"Kalau kita lihat pembinaan anak-anak usia dini Hinga SMA harus kita menyiapkan kurikulum yang menyatu dengan mereka.

Dinas pendidikan juga harus persiapan, apalagi kita punya kekhususan untuk membentuk kurikulum lokal menyesuaikan anak-anak di pedalaman," Ujarnya.

Ia juga mengakui dalam proses pendidikan di sekolah masih terdapat hal-hal yang kurang menyenangkan seperti bullying, kekerasan hukuman guru dan lainnya sehingga mengakibatkan siswa dapat memutuskan sekolah. Oleh sebab itu diperlukan keterlibatan semua stakeholder dan masyarakat untuk melakukan upaya-upaya konkrit untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, inklusif, dan menyenangkan bagi anak-anak. 

"Konsep sekolah ramah anak berfokus pada kebutuhan, hak, dan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari pengalaman pendidikan," Terangnya.

Diskusi panel dengan narasumber seorang akademisi Universitas Papua, Dr. Jeni, S.Pd.,M.Si telah memberikan banyak gambaran terkait sekolah ramah anak maupun Kota ramah anak dalam mengenyam pendidikan dan tentunya memiliki tantangan tersendiri sesuai kondisi daerah.

Tanggapan dan penyampaian masalah juga diungkapkan para Kepala Sekolah dan Guru tentang kondisi yang dialami, mulai dari pembinaan karakter, sarana prasarana dan lainnya.

Kepala Sub Bagian Pendidikan, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Barat, Frengky Isir, SE menyampaikan bahwa hasil pembahasan akan dilaporkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti sesuai tugas dan fungsi.

Ia juga mengatakan sesuai amanat OP 106 telah jelas pembagian tanggung jawab Provinsi dan Kabupaten. Dijelaskan Sub Bagian Pendidikan memiliki tugas untuk mengkaji hal-hal seperti ini untuk seterusnya dilaporkan.